Introduction to Legal Theory

CHAPTER I

GENERAL INTRODUCTION

Jurisprudence and Legal Theory

It is easier to say what jurisprudence is not, than to say what it is.  The definition of any area of study is useful only insofar as it illuminates and does not constrict. It is always tempting to ask for definition of areas of law or legal study. Attempts to meet the demand may, however, be at best misguided and at worst positively misleading.

Among the many dangers inherent in the search for definitions, two are particularly relevant to the present study. First, definition may precede adequate knowledge of the subject-matter sought to be defined, and misconception may be formed at the outset. Second, and just as serious, the definition presented may in turn lead to the imposition on the matter defined of artificial limits not corresponding to practical necessity and reality.

Definisi Sosiologi Hukum

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai sosiologi hukum dalam berbagai pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ø Soerjono Soekanto: Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Ø Satjipto Rahadjo: Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Ø Otje Salman: Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Ø H.L.A. Hart: Suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary rules).

Sosiologi Hukum